72 Contoh Judul Skripsi Analisa Hukum Terbaru

Hukum adalah satu fakultas yang lapangan pekerjanya bisa menjadi macam-macam, bisa jadi pengacara, jaksa atau polisi dan pekerjaan lain yang berhubungan tetang hukum. berikut ini judul skripsi tetang hukum untuk fakultas hukum. ada 72 judul skripsi di sini yang bisa anda kombinasikan atau sekedar pingin tahu aja monggo.

1. analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika studi putusan nomor 122 pidsus 2013 pnmgl
2. analisis kriminologis pelaku kejahatan perkosaan yang menyamar sebagai polisi studi di wilayah polres lampung selatan
3. analisis pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan peraturan pemerintah no 44 tahun 2008 studi di wilayah hukum kota bandar lampung
4. analisis pemidanaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak studi putusan nomor 452 pidsus2014pntk dan putusan nomor 965 pidb 2014 pntjk
5. analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam tender proyek dilampung studi kasus pltu tarahan
6. analisis perlindungan hukum terhadap korban amuk massa studi pada wilayah hukum polres lampung timur
7. analisis pertanggungjawaban pidana pelaaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan putusan no 865 pidbks 2011 pnbks
8. analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan
9. analisis pertanggungjawaban tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial oleh kepala badan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten lampung tengah studi putusan pidana nomor 12 pidtpk 2014pntk
10. analisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak studi putusan no14pidsus anak2014pngns
11. analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung studi putusan no 222pidsus2014pn kot
12. analisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama terhadap para pelaku tindak pidana korupsi pembangunan jalan dan jembatan
13. analisis putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur studiputusan no15penpidsus anak2014pngns
14. analisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana penggelapan uang studi putusan nomor 913pidb2014pntjk
15. analisis sinkronisasi pemidanaan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak berdasarkan pasal 81 undang undang perlindungan anak
16. analisis tindak pidana pencurian ringan terkait dengan peraturan mahkamah agung no 02 tahun 2012 studi putusan nomor 09pidr2015pntjk
17. analisis yuridis sinkronisasi legalitas penyadapan wiretapping oleh jaksa penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
18. aspek hukum pengaturan transfer danamelalui lembaga perbankan dalamhal terjadi likuidasi
19. disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan antara putusan no 94pidb2014pnlw dan no 95pidb2014pnlw
20. evaluasi peraturan daerah perda perlindungan terhadap perempuan di provinsi lampung periode 2004 2014
21. fungsi pengawasan lembaga balai besar pengawas obat dan makanan bbpom dalam upaya melindungi konsumen produk makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya di bandar lampung
22. fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan studi di polresta bandarlampung
23. kajian terhadap pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada tindak pidana korupsi studi putusan nomor 12pidsustpk2014pttk
24. kajian yuridis terhadap pembatalanperkawinan akibat adanyahubungan nasabstudi putusan no 1136pdtg2006palmjstudy juridical to marriage annualmentconsequence of existencelineagestudy of decision no 1136pdtg2006palmj
25. kedudukan anak angkat laki laki terhadap hartakekayaan orang tua angkatnya menuruthukum adat balistatus of adopted son of the adoptive parents propertyunder customery law bali
26. kedudukan anak dibawah umur terhadap hartawarisan orang tuanya menurut hukum waris adatpada masyarakat senduro lumajangminor position against the estate of his parents underthe customary law of inheritance senduro lumajang
27. kedudukan badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp dalam pengawasan pembangunan daerah
28. kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga studi putusan no 306pidb2014pnsdn
29. kewenangan dinas kehutanan kabupaten lampung selatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
30. kewenangan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat studi di kampung poncowarno kec kalirejo kab lampung tengah
31. kewenangan unit pelaksanaan teknis dinas pendapatan daerah wilayah teluk betung barat kota bandar lampung dalam pemungutan pajak restoran
32. kode sumber source code website sebagai alat bukti dalam tindak pidana terorisme di indonesia studi kasus website ansharnet
33. koordinasi kepolisian polda lampung dan balai besar pengawas obat dan makanan bbpom bandar lampung untuk memberantas tindak pidana peredaran obat dan makanan berbahaya
34. pelaksanaan akad musyarakah mutanaqisah terhadap pembiayaan hunian syariah pada bank muamalat indonesia cabang lampung
35. pelaksanaan akad nikah melalui teleconference dalam perspektif hukum islam
36. pelaksanaan csr dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di ptpn vii persero
37. pelaksanaan kewenangan lembaga himpun pemekonan dalam pembentukan peraturan pekon pada pekon puralaksana kecamatan way tenong kabupaten lampung barat
38. pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap penangkaran rusa di universitas lampung
39. pelaksanaan lelang oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kpknl di kota bandar lampung
40. pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kdrt oleh suami terhadap istri studi di wilayah kepolisian resort tanggamus
41. pelaksanaan program tabungan pensiun pegawai negeri sipil oleh pt taspen kota bandar lampung
42. pelanggaran plagiarisme berkenaan dengan cerita pendek ditinjau dari undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta
43. pemberian hak milik atas tanah negara kepada masyarakat di eks kawasan hutan produksi kecamatan bengkunat kabupaten pesisir barat
44. pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan di perusahaan daerah air minum way rilau kota bandar lampung
45. penegakan hukum pidanaterhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi
46. penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam mewujudkan keadilan
47. penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a matchuntuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada sub pokok bahasan persegipanjang dan persegi kelas vii csmp negeri 2 arjasa tahun ajaran 20112012
48. penerapan prinsip kehati hatian dalamperjanjian kredit di lembaga perbankanthe application of prudential bankingprinciples on the credit contractin the banking institution
49. penerapan prinsip pembuktian perkara pidana yang bersifat keperdataan studi putusan nomor 157pidb2014pntk
50. penerapan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika studi peraturan bersama mahkamah agung nomor 01pbmaiii2014
51. penerapan sistempenghasilan kepala desa dan perangkatdesa di desa gedong dalam kecamatan way lima kabupaten pesawaran
52. penetapan pengadilan tentang perwalian orang tua terhadap anak kandung sebagai syarat transaksi jual beli tanah studi penetapan nomor 57pdtp2014pnpbl
53. pengawasan perforasi tiket konser musik sebagai dasar pengenaan pajak hiburan dikota bandar lampung
54. penyelesaian perkara pidana anak secara adat lampung megow pak tulang bawang dalam rangka restorative justice
55. penyelesaian perselisishan hubungan industrial melalui mediasi oleh dinas tenaga kerja di kota bandar lampung
56. peralihan hibah hak milik atas tanah studi kasus di desa bandar negeri kecamatan labuhan maringgai kabupaten lampung timur
57. peran jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika studi di kejaksaan negeri gunung sugih
58. peran tim penanggulangan kejahatan dengan kekerasan kepolisian daerah lampung dalam mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan studi pada kepolisian daerah lampung
59. peranan african union au dalam menyelesaikan konflik di somalia
60. perizinan penebangan pohon pada dinas kebersihan dan pertamanan di daerah kota bandar lampung
61. perlindungan hak asasi manusiaterhadap tentara nasional indonesia yangterdampak operasi militer selain peranghuman rights protection ofindonesian armed forces affectedmilitary operations other than war
62. perlindungan hukum bagi konsumen klinik kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit wajah setelah proses perawatan studi pada klinik kecantikan puspita bandar lampung
63. perlindungan hukum bagi pasien pengguna jasa pelayanan pengobatan tradisional sangkal putung studi pada dukun sangkal putung di prabumulih
64. perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang
65. perlindungan hukum konsumen terhadap perdagangan pakaian impor bekas ditinjau dari undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
66. perlindungan hukum terhadap konsumen produk daging hewan potong di bandar lampung
67. perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang nomor 13 tahun 2006
68. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu legislatif dalam pasal 309 undang undang nomor 8 tahun 2012 studi perkara nomor 70pid2014pttjk
69. pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 34puu xi2013
70. tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran hukum atas hak informasi produk bagi konsumen dalam perdagangan elektronik e commerce
71. tanggung jawab pengembang perumahan developer terhadap kerugian yang diderita konsumen studi pada pt utami jaya mandiri
72. upaya kepolisian dalam penanggulangan penggunaan petasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana

kalau ingin ahu isi dari skripsi di atas silahkan hubungi admin. akan addmin beri link downloadnya.